Universitas Gadjah Mada dijuluki sebagai Universitas Kerakyatan tidak sertamerta julukan itu didapat, tetapi itu merupakan hasil jerih payah para tokoh dari UGM yang melakukan penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat Indonesia dalam rangka membantu mensejahterakan masyarakat. Salah satu tokoh UGM yang mengentaskan kemiskinan melalui pemikirannya mengenai sistem ekonomi yang relevan utnuk bangsa Indonesia adalah Prof. Mubyarto.
Prof. Dr. Mubyarto atau akrab disapa Prof. Muby lahir pada tanggal 3 September 1938 di Sleman, Yogyakarta. Semasa kecil beliau dihabiskan di Yogyakarta hingga mendapatkan gelar sarjana muda di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1959. Dengan didasarkan pada ketertarikan Mubyanto di dunia ekonomi menghantarkan beliau untuk melanjutkan pendidikannya di Vanderbilt University, Tennesse dan berhasil meraih gelar Master of Arts tahun 1962. Kemudian beliau melanjutkan studinya di Iowa State University dan mendapatkan gelar Doctor of Philosophy pada tahun 1965 dengan usia tergolong muda yakni usia 27 tahun, serta mempertahankan disertasinya yang berjudul “Elastisitas Surplus Beras yang Dapat Dipasarkan di Jawa-Madura”.
Prof. Mubyarto pernah mengajar sebagai salah satu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada di tahun 1959-2003. Selain itu, di periode tahun 1983-1994 beliau juga menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) UGM. Dalam pimpinan beliau, P3PK secara intensif melakukan penelitian di bidang pedesaan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kiprah Prof. Muby di luar UGM yaitu beliau pernah menjabat sebagai Penasihat Menteri Perdagangan pada tahun 1968-1971. Kemudian, beliau menjadi anggota MPR pada tahun 1987-1999. Tidak hanya itu, beliau juga menjadi asisten Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tahun 1993-1998 dan di tahun yang sama beliau menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Industri.
Sejak krismon tahun 1997 selama kurang lebih 5 tahun hingga 3 kali pergantian presiden, menimbulkan penyesalan bagi masyarakat Indonesia, terkhusus untuk para pemegang kuasa. Kuatnya pengaruh teknokrat ekonomi Neo-liberal ke Barat-baratan (Amerika) membuat kritik-kritik pedas mengenai peranan utang dan modal asing dalam ekonomi Indonesia kala itu menjadi angin lalu (tidak dihiraukan).
Menurut pandangan Prof. Muby, ekonomi Indonesia sejauh ini telah didirikan berdasarkan ajaran teks dari Barat yang menjadi arus utama dalam pemikiran pakar ekonomi dan teknokrat Indonesia. Padahal, ajaran Barat ini jelas-jelas adalah pasar persaingan sempurna yang berlaku secara global. Beliau menyesalkan para pakar ekonomi dan teknokrat tidak menghiraukan perbedaan sistem, nilai, dan budaya Barat, khususnya Amerika Serikat dengan sistem, nilai, dan budaya Indonesia.
Perekonomian Indonesia selama ini lebih banyak menggunakan metode deduktif, dengan mempelajari secara teoritis ekonomi Barat dan mencoba menerapkannya di Indonesia tanpa memperhatikan perbedaan sistem, nilai, dan budaya kedua negara. Pada kenyataannya sistem ekonomi tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan asas ekonomi kekeluargaan yang diamanatkan pasal 33 UUD 1945 dan Pancasila.
Prof. Muby lebih menekankan metode induktif-empiris dalam penelitiannya, yakni penelitian ke daerah-daerah dan langsung menyentuh ke kehidupan masyarakat miskin, menemukan teori-teori ekonomi yang lebih spesifik dengan kondisi masyarakat Indonesia. Beliau melihat bahwa penerapan Ekonomi Pancasila sebenarnya sudah diimplementasikan di seluruh lapisan ekonomi masyarakat, dari mulai pertanian dan perikanan, industry dan kerajinan, serta di bidang jasa. Akan tetapi, ekonomi rakyat ini sering tidak dianggap dan dikategorikan sebagai ekonomi yang ilegal (hidden).
Secara ekonomi makro, praktek-praktek kegiatan ekonomi rakyat yang mengacu pada sistem Ekonomi Pancasila terasa tersendat. Penyebabnya adalah ekonomi pemerintah terlalu bersifat liberal dan berpihak pada konglomerat meski paham akan perilaku destruktif yang disebabkan oleh mereka. Prof. Muby menekankan bahwa ekonomi Indonesia masih tunduk pada hukum-hukum global-neoliberal yang lebih menguntungkan negara industry dan merugikan rakyat, maka selama itu juga ekonomi nasional akan runtuh dan cita-cita pembangunan nasional yang mensejahterakan rakyat akan sulit terwujud.
Demi membangun ekonomi yang sesuai dengan jati diri masyarakat Indonesia, sudah sepatutnya digunakan ekonomi yang berlandaskan budaya bangsa Indonesia. Menurut Prof. Muby, Pancasila merupakan “hasil galian” dari gagasan dan pandangan hidup asli masyarakat Indonesia sehingga layak menjadi landasan sistem ekonomi Indonesia. Pada sistem Ekonomi Neoklasik, tujuan berekonomi hanya mencapai efisiensi dalam produksi dan konsumsi barang-barang material, sedangkan tujuan berekonomi versi Ekonomi Pancasila adalah untuk memenuhi tujuan efisiensi sekaligus keadilan.
Sejak berdirinya Pusat Studi Ekonomi (Pustep) yang berdiri sejak 12 Agustus 2002, UGM terus mengadakan kajian-kajian teoritis maupun praktis untuk menyusun prinsip-prinsip umum dalam menjalankan Ekonomi Pancasila. Konsep Ekonomi Pancasila yang sudah ramai menjadi bahan diskusi utama ekonomi Indonesia sejak tahun 1980. Prof. Muby mencoba mengembangkan konsep Ekonomi Pancasila melalui kajian-kajian bersama Pustep UGM. Akan tetapi, satu hal yang selalu beliau sampaikan bahwa untuk menjawab kesalahpahaman yang telah terlanjur menjadi pemahaman umum adalah dirinya bukan penemu Ekonomi Pancasila. Beliau hanya mengembangkan lebih lanjut konsep Ekonomi Pancasila setelah idenya didengungkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, dan untuk pertama kalinya dirumuskan Emil Salim.
Prof. Muby selaku Ketua Pustep berpandangan bahwa sistem ekonomi nasional harusnya berlandaskan 5 prinsip dasar, yakni pertama, roda pemerintahan digerakan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; kedua, kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial (egalitarianisme) sesuai asas-asas kemanusiaan; ketiga, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi; keempat, koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama; dan kelima, adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tangkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial.
Referensi
https://id.wikipedia.org/wiki/Mubyarto [Accessed 29 October 2021]
https://www.merdeka.com/mubyarto/profil/ [Accessed 29 October 2021]
Jokow, 2020. pengabdian.ugm.ac.id [online]
https://pengabdian.ugm.ac.id/2020/05/18/ekonomi-kerakyatan-pancasila/ [Accessed 29 October 2021]
Venda, 2018. kagama.co [online]
http://kagama.co/2018/09/26/mari-kenali-gagasan-ekonomi-pancasila-profesor-mubyarto/ [Accessed 29 October 2021]